You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Harga Kebutuhan Pokok di Jakbar Cenderung Stabil
photo Doc - Beritajakarta.id

Harga Komoditas Pangan di Jakbar Cenderung Stabil

Harga eceran sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat selama pekan kedua Agustus 2017, cenderung stabil. Bahkan, harga beras mengalami penurunan. 

Secara umum perkembangan harga eceran selama pekan kedua Agustus di pasar tradisional mengalami penurunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Barat, Fredy Setiawan mengatakan, penurunan harga komoditas pangan karena stok yang mencukupi dan pasokan lancar. 

Dewan Dukung Kerja Sama DKI dengan Banten di Bidang Pangan

"Secara umum perkembangan harga eceran selama pekan kedua Agustus di pasar tradisional mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya," kata Fredy, Senin (28/8). 

Dikatakan Fredy, harga empat dari lima komoditas beras di antaranya IR I - III, Muncul I, IR 42 selama pekan kedua bulan Agustus 2017 mengalami penurunan antara Rp 50 hingga Rp 200 per kilogram. Sedangkan beras Setra di pasar tradisional mengalami kenaikan sekitar Rp 143 per kilogram.

"Sejumlah komoditi kebutuhan bahan pokok lainnya yang mengalami penurunan di antaranya cabai merah keriting, rawit merah dan hijau, bawang merah dan putih," ungkapnya. 

Sedangkan untuk harga daging sapi murni dan has (paha depan), lanut Fredy, cenderung stabil. "Harga ikan di pasaran mengalami penurunan karena stok di pedagang memadai," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1180 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati